19/04/2014
Megawati dan Jokowi Adakan Pertemuan Tertutup
Dubes Amerika, Dubes Vatikan Dan 5 Negara, Pimpinan Muhammadiyah Juga Desak Partai Islam Segera Berkoalisi
Jakarta-| PDI Perjuangan
(PDIP) membuktikan bahwa Jokowi sebagai
calon presiden (capres) mendapat dukungan
internasional atau negara asing. Ini tergambar
sejumlah Dubes di Jakarta yang melakukan
pertemuan dengan Mega dan Jokowi. Sejumlah wakil negara asing sudah melakukan
pertemuan tertutup dengan Mega dan Jokowi.
Tujuh negara yang bertemu itu, diantaranya,
Dubes Amerika Serikat, Dubes Vatikan, Dubes
Myanmar, Dubes RRC, Dubes Meksiko, Dubes
Turki, dan Dubes Peru, Senin, 14/4/2014.
Pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri bersama Jokowi dengan tujuh
dubes itu berlangsung di rumah pengusaha
Jocob Soetoyo. Pertemuan itu pun
menimbulkan spekulasi politik jelang Pilpres
2014. Ini bisa dilihat siapa-siapa yang berada di belakang Jokowi, dan mulai melakukan
konsolidasi, termasuk adanya kemungkinan
'deal' politik antara Mega, PDIP, dan Jokowi
dengan 'Tujuh' negara yang sudah bertemu
itu. Megawati sudah 'prepare' melakukan kerja
sama guna mendapatkan dukungan dunia
internasional. Megawati meminta masukan
soal cawapres pendamping Jokowi. Jadi Mega,
PDIP, dan Jokowi hanya menjalankan agenda
kepentingan asing. Bukan menjalankan agenda kepentingan nasional Indonesia.
Termasuk Mega, PDIP, dan Jokowi minta
'petunjuk' siapa yang bakal menjadi cawapres
Jokowi.
Negara yang paling berkepentingan terhadap
Indonesia Amerika,Vatikan, Cina, Myanmar, Turki, dan Meksiko. Amerika paling besar
kepentingan terhadap Indonesia. Banyak
perusahaan raksasa Amerika beroperasi di
Indonesia, seperti Mc.Moran yang mengelola Free Port, dan sejumlah perusahaan minyak di
Indonesia. RRC sama dengan Amerika memiliki
kepentingan yang besar terhadap Indonesia.
Karena, Indonesia pemasok terbesar gas dan
batubara kepada Cina, sejak zamannya Mega.
Selain itu, RRC ingin memastikan jaminan
keamanan bagi komunitas Cina di Indonesia yang sudah menguasai 80 persen asset ekonomi Indonesia.
Myanmar, juga ingin mendapatkan jaminan
dari Jokowi, terhadap dampak kekejaman
kaum Budha di Myanmar agar tidak
menimbulkan dampak buruk bagi Myanmar.
Turki mewakili negara Muslim yang ingin
melihat bagaimana kebijakan Mega dan Jokowi di masa depan. Jokowi seorang
Muslim 'abangan', pasti lebih akomodatif
kepada kepentingan asing dan barat. Sementara itu, Vatikan ingin mendapatkan
jaminan bagi warga Katolik di Indonsia, tidak
seperti terjadi di Malaysia. Di mana kelompok
Kristen dilarang menyebarkan agama mereka
kepada kelompok Muslim, termasuk larangan
kegiatan di telivisi, dan bahkan di Malaysia orang kristen tidak boleh menggunakan kata 'Allah'.
Sejatinya, "Pertemuan itu uji publik figur
cawapres lewat pendekatan internasional,
manakah cawapres Jokowi yang cocok
mendampingi kekurangan beliau yang
potensial untuk menang," kata salah seorang
fungsioanaris PDIP.
Betapa nasib Indonesia diserahkan kepada
asing, bukan Mega sebagai Ketua Umum PDIP,
yang selalu mengatakan dirinya anak B**g
Karno, dan memiliki jiwa patriot dan
nasionalisme. Ternyata palsu.
Muhammadiyah: Parpol Berbasis Islam segeralah
Berkoalisi, Tentukan Capres
Sendiri
Ketua PP Muhammadiyah
Prof. Dr. Yunahar Ilyas
menghimbau kepada Parpol
berbasis Islam segera
berkoalis dan menentukan
calon presiden (Capres) sendiri. Hal ini untuk menghindari
mengekornya Parpol Islam
mendukung Capres-capres
yang telah ada.
“Jika berkoalisi untuk
golongan boleh, mengapa
untuk agama tidak boleh?
Tidak berarti harus ikut-
ikutan mendukung Capres
yang telah ada,” demikian saat dihubungi hidayatullah.com hari Senin (14/04/2014) melalui sambungan telepon.
Yunahar yang juga
pengurus MUI Pusat ini juga
mengaku bersyukur pada
Parpol berbasis Islam karena
suaranya naik dan masih
kuat. Menurutnya, ini membuktikan masyarakat
memang masih
membutuhkan dan
berharap pada Parpol
berbasiskan Islam. “Alhamdulillah Parpol
berbasis Islam mengalami
kenaikan. Berarti tingkat
kepercayaan dan harapan
masyarakat tidak hilang,”
ujarnya.
Menurutnya, untuk saat ini
sah-sah saja jika Parpol
Islam bersatu. Asal tidak
melanggar hal-hal yang
dilarang. Saat disinggung tentang
dukungan terhadap
pencalonan presiden ia
mengatakan, dengan massa
yang cukup besar dimiliki,
Muhammadiyah tidak akan memihak oleh salah satu
Capres manapun. Akan
tetapi, Muhammadiyah akan
memberikan panduan dan
kriteria bagi massanya
dalam memilih.
“Secara resmi
Muhammadiyah tidak
berpolitik praktis. Tetapi
akan memberikan kriteria
dan panduan sebelum
memilih,” tambahnya.
*A.M*Follow twitter kami
